Ringkasan dan Contoh Artikel Tugas Bahasa Indonesia

Ringkasan Artikel 1

Desa Pancasila

          Desa Pancasila adalah nama sebuah desa dikecamatan Natar, Lampung. Namun, Desa Pancasila bisa juga merupakan suatu tipe desa yang multikultural, yang warganya memeluk agama lebih dari satu agama. Selain Islam, Hindhu sebagai agama dominan sebelumnya, dan Kristen sebagai agama yang baru datang. Walaupun berbeda agama, warga desa Bulun di daerah yang dahulu adalah wilayah kerajaan Blambangan, Jawa Timur, yang Hindu hidup rukun dan bebas menjalankan ajaran agama masing-masing. Sebuah desa yang dibangun dengan menerapkan lima sila dalam Pancasila.

          
Desa Pancasila bisa dipahami sebagai penerapan esensi Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri dalam teori liberalisme politik John Rawls adalah suatu kerangka dasar bagi sistem tata kelola masyarakat yang mejemuk secara lestari dan kelanjutan. Masalahnya adalah bagaimana penerapan esensi Pancasila itu pada tingkat desa yang mengalami urbanisasi bukan dalam arti perpindahan penduduk dari desa ke kota, melainkan perkembangannya kehidupan urban yang makin individualistis di daerah pedesaan yang mengerosi solidaritas. Para ahli umumnya berpendapat bahwa nilai nilai esensial Pancasila itu masih mengakar pada masyarakat desa persoalan baru timbul saat dilakukan pembangunan yang dipimpinn negara atau pembangunan dari atas yang sentralisitis sehingga berdampak perkembangannya materialisme dan persaingan yang melahirkan konflik. Padahal, pembangunan seharusnya bersumber dari gagasan kemajuan, yaitu kebebasan dan persamaan. Pembangunan pada umumnya, termasuk pembangunan desa, diartikan sebagai upaya penyediaan alat-alat penguas kebutuhan yang bersifat material atau kebutuhan ekonomi. Kepentingan ekonomi yang meluas akan menimbulkan organisasi yang besar dan rumit yang mengancam kemartabatan warga. Kebutuhan itu bukan hanya bersifat ekonomi, melainkan sosial dan juga spiritual.

          Pembangunan ekonomi menimbulkan eksploitasi, persaingan, dan konflik kepentingan. Karena tujuan masyarakat yang adil dan makmur harus berpedoman pada nilai Pancasila, sebagaimana dikatakan Bung Karno. Dengan demikian, pembangunan desa dalam modernisasi harus diikuti dengan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan esensi Pancasila yang lima itu melalui pemberdayaan, ekses-ekses pembangunan dalam arti modernisasi akan bisa dicegah.

          Sila Ketuhanan yang Maha Esa akan mengimbangi materialisasi yang akan dibutuhkan sebagai rangsangan dapat diimbangi dengan spiritualisasi. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab akan menimbulkan humanisasi pembangunan dan pencegahan ekspeloitasi sumber daya, yang menimbulkan dehumanisasi. Sila Persatuan Indonesia akan meneguhkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang dinamis. Sila Kerakyatan akan mencegah konflik. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia akan menimbulkan kesejahteraan sosial : kekayaan bangsa akan tetap beredar ditingkat desa melalui mekanisme koperasi.

          Dengan demikian, pembangunan Desa Pancasila adalah pelaksanaan desentralisasi pembangunan dan pembangunan dari pinggiran.

 Ringkasan Artikel 2                                                      

Isnyarat Presiden

            Untuk memeriahkan tahun ke-71 kepada sepanjang bulan agustus 2016 Galeri Nasional Indonesia akan memamerkan puluhan lukisan koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Kehadiran lukisan itu akan diiringi sajian foto-foto dokumentasi tematik Istana (Kepresidenan). Suguhan mengejutkan ini berawal dari kedekatan Presidenan Joko Widodo dengan banyak lukisan di Istana Bogor, tempat ia bermukim. Setiap dinding Istana Bogor memang dihiasi lukisan beraneka tema dan era. Keterkaitan ini berlanjut ketika Presiden menyaksikan ratusan karya lain di Istana Jakarta, Yogyakarta, Cipanas, dan Tampaksiring.

            Atas materi pameran “Goresan Juang Kemerdekaan”, kita bias membaca sejumlah pesan Presiden, yang semuanya berhubungan dengan nilai-nilai. Peratama, nilai historis, lantaran tiap-tiap benda seni koleksi Istana merefleksikan spirit sebuah era dan jadi antenna social seperti yang dikatan Marshall Mcluhan. Kedua, nilai visual koleksi yang sebagian besar menunjukkan kemaestron sehingga mencirikan keterampilan bangsa berbudaya tinggi. Ketiga,nilai keberagaman tema dan corak yang mengindikasikan kekayaan kultur dan subkultur Indonesia Raya. Keempat, nilai jati diri karya yang membawakan kebebasan individu sebagai cerminan seniman bangsa merdeka. Yang kelima adalah nilai nominalnya yang, oleh para ekspertis art market, dianggap luar biasa. Arsip uji-petik Istana memang menulis bahwa berdasarkan dat nominalisasi aset koleksi Istana memang menulis bahwa berdasarkan data nominalisasi aset koleksi Istana.  Perhatian Presiden menjadi semakin terfokus ketika dibenturkan dengan reakitas yang ia lihat: betapa selama ini Negara lupa memperhatiakan eksitensi benda-benda koleksi itu lantaran Negara terlampau ingin bermain di “ranah besar”, populis, dan menjanjikan citra, seperti politik, social, dan ekonomi.

            Dengan begitu, pameran “Goresan Juang Kemerdekaan” bukan sekedar pertunjukan koleksi, melainkan juga beragam presentasi dari stategi politk kebudayaan dari Sang Jokowi.

Artikel ke-3

Meneguhkan Supremasi Ekologi Kota

Oleh Suparto Wijoyo

            Gempita pelaksana The Thirrd Session of The Preparatory Committee for United Nations Habitat atau Prepcom-3 UN Habitat II, 25-27 Juli 2016, di Surabaya, sungguh menggugah.  Prepcom III ini secara tematik diterima sebagai titik rangkaian persiapan Konferensi Besar UN Habitat III di Quito, Ekuador, Oktober mendatang, Prepcom III  menurut “takdirnya” adalah panen raya pemerintah kota dan NKRI yang selama ini menyorongkan program green and clean serta kota berkelanjutan yang partisipatoris.

            Memang waraga kota semarang ini-Surabaya sebagai contoh kasus-70-75 persen bahkan sangat bersih, meski 5-15 persen secara akumulatif ada yang belum menikmatinya. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang mesti terus dikawal agar semua warga kota, di mana pun bermukim, mendapatkan haknya secara baik dan benar. Prepcom III niscaya mennggeliatkan kesejatian Surabaya sebagai kota yang beradap secara ekologis: Surabaya “Kota taman” Surabaya “Kota hijau” demi terselenggaranya Surabaya kota berkelanjutan. Hal ini bisa terwujud karena pemkot Surabaya (ataupun kota – kota lain di Dunia yang senapas) Mau merepormulasi kebijakan ekologis-ekonomis dan social perkotaan dengan menggerakkan warganya sedasar watak arek suroboyo: Gotong royong perkotaan. Suasana kebatinan warga kota Surabaya dalam menyambut Prepcom III. Sangat berpariasi dengan ragam kegiatan.  Bahkan, ingatan public dapat berkelana menelusuri pesona kanal-kanal di Belanda, Inggris, ataupun sungai Seine di Paris. Sungguh betapa dikesankan ide dasar transportasi air (water bus) dulu itu andai sudah terealisasi saat ini, yang dapat menjadi jendela pembuka pengembangan wisata sungai di Surabaya di Genteng.

            Saatnya telah tiba untuk meneguhkan suprementasi ekologis Surabaya dengan ketulusn nurani social dan ekonomi secara tegral. Ajang Prepcom III harus dimaknai menjadi wahana besar menggelorakan “spirit hijau” pembangunan perkotaan yang berpermukiman sangat humanis-ekologis dan ekonomis.

Artikel ke-4

Standar Politik Pendidikan

Oleh SAIFUR ROHMAN

            Sebulan setelah anggaran pendikikan ditambahi o;eh legislative, Presiden Joko Widodo mengganti menteri pendidikan dan kebudayaan (27/7/2016). Hal itu menjadi persoalan karena penambahan anggaran memiliki nilai strategis dalam praktik kebijakan pendidikan kedepan.

            Secara ideal, tekad penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 pesen dari APBN mestinya disertaidengan kejelasan peta politik pendidikan untuk mencapai cita-cita nasional. Konkreknya, refleksi terhadap politik pendidikan di Imdonesia tidak bias dilepaskan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya  inpiikasi atas peraktik pendidikan pada masa depan. Sebagai contoh, Menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbut) muhadjir Effebdy, menyatakan akan melakukan pembenahan terhadap persoalan guru dan tenaga kependidikan (27/7/2016). Sebetulnya hal setali tiga uang dengan niat Anies Baswedan sebelumnya Dalam rangka Anies Baswedan, penambahan angka Rp 1 triliun dalam anggaran pendidikan 2016 diarahkan pada empat realokasi. Pertama,Untuk pelakasanaan tugas teknis Rp 47.114 miliar. Kedua, Untuk pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp 356 Miliar. Ketiga u tuk pendidikan anak usia dini (PAUD) Rp 50 Miliar. Keempat, untuk guru dan tenaga kependidikan Rp 546,7 Miliar. Faktanya, strategi itu mencerminkan politik. Hal itu tidak relevan dengan cita-cita kebangsaan yang hendak mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.

            Fakta tersebut menunjukkan penambahan dana bagi pendidikan tidak memberikan jaminan dalam perbaikan Orientasi Politis Pendidikan. Berdasarkan analisis kebijakan diatas, tampak lebih dari separuh dana tambahan dari legislative untuk dimanfaatkan untuk pengembangan tenanga kependidikan. Sementara itu, disisi lain, tampak jelas pula bahwa pengembangan tersebut belum mendapatkan pijakan nalar yang memadai.

            Jika kebijakan tidak diubah, kita tidak harus masygul bahwa dalam mewujudkan cita-cita nasional kita, sesungguhnya politik pendidikan di Indonesia masih jauh panggang dari api.

Artikel ke-5

Pemilu dan Stagnasi Demokrasi

                                                    Oleh INDRA PAHLEVI

            Kurang dari tiga tahun, pemilu akan kembali digelar pada 2019. Berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, persiapan harus dilakukan setidaknya 2,5 tahun sebelumnya jika ingin kembali terulang pemilu amburadul dengan alasan mepetnya persiapan. Apalagi tahun 2019 adalah pemilu pertama diselenggarakannya pemilu serentak berdasarkan putusan Mahkama Konstutusi, yaitu diselenggarakannya pemilu untuk memilih anggota DPRD, DPR, dan DPD bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Persiapan paling mendesak adalah kerangka hukum pemilu, baik pemilu untuk memilih anggota DPRD, DPR, dan DPD serta pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden.

            Saat ini masih berlaku dua UU tentang pemilu: (1) UU No 8 tahun 2012 tentang pemilu untuk Memilih Anggota DPRD, DPR, dan DPD; (2) UU No (2) UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sesungguhnya sudah out off datesejak pemilu 2014. Kerangka hukum atau yuridis merupaka landasan hukum.

            Disadari, hingga saat ini kondisi yang terjadi belum ideal meskipun UU pemilu sudah berupaya mengatur berbagai hal, termasuk proses pencalonan. Salah satu sebabnya tentu karena masih adanya persoalan dalam tubuh partai politik yang hingga saat ini masih diyakini sebagai salah satu pilar demokrasi. Partai politik memiliki kewajiban menyediakan kader-kader terbaik untuk dinominasikan sebagai calon anggota lembaga perwakilan dan kemudiaan melaksanakan tugas jadi wakil rakyat jika terpilih dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya. Berbagai persoalan diatas  harus menjadi perhatian, khususnya bagi pemerintah dan tentu fraksi-fraksi di DPR, pada saat pembahasan RUU pemilu mendatang.

            UU pemilu mendatang harus benar-benar menjadi landasan bagi terselenggaranya pemilu yang tidak hanya ”luber dan jurdil”, tetapi muga berkualitas dan semakin tumbuhnya demokrasi yang substansif. Jadi, bukan sebaliknya, malah menjadi demokrasi yang stagnan atau bahkan demokrasi yang beku. Semoga.

Artikel ke-6

Bangsa Tanpa Bahasa Ibu

Oleh INDRA TRANGGONO

            Alrm semakin terancam punahnya bahasa daerah semakin sering berbunyi di telinga kebudayaan bangsa kita, termasuk dari Kongres Bahasa Daerah Nusantra di Bandung (2/8). Benarkah bangsa kita ke depan akan menjadi bangsa tanpa bahasa ibu?

             Eksistensi bangsa Indonesia lahir dari rahim suku-suku bangsa di Nusantara. Begitu juga dengan budaya dan bahasanya, Sumpah Pemuda 1928 merupakan momentum politik-kebudayaan sangat penting yang menandai munculnya ide tentang bangsa kesatuan Indonesia. Pada momentum itu, telah bangkit kesadaran kolektif, berbagai suku bangsa di Nusantara untuk berikrar dalam menciptakan sebuah entitas  besar bernama Indonesia (bangsa, tanah, air, dan bahasa).

            Sindrom mengindonesia yang lebih diartikan Mem-“Barat” pun semakin menguat. Turunan akibatnya, jutaan keluarga di negari ini semakin mengesampingkan bahasa ibu yang dianggap tidak fungsional lagi dalam pergaulan, baik dalam level nasional maupun internasional. Terutama berkaitan dengan keuntungan material dan-material (nilai, symbol, status bergengsi). Bahasa ibu hanya menjadi bahasa upacara social, kesenian tradisional, akademik (dibutukan dalam penelitian atas budaya etnik). Dalam lingkup dan tidak lagi menjadi bahasa sehari-hari.

            Semua itu pasti tidak mudah untuk mengingat begitu besarnya godaan warga dan Negara untuk menjadi “Malinkundang”; keluar dari cangkang-cangkang itu budaya tradisi demi menjadi manusia global dan liberal serta hidup tanpa bahasa ibu.

Artikel ke-7

Gambaran Pemilu Serentak 2019

            Pemilu 2019 akan lain dari pengalama pemilu sebelumrnya justru karena keserentakannya. Pemilu serentak merupakan konsekuensi keputusan Mahkamah Konstitusi, 23 Januari 2014, yang mengabulkan permohonan uji materi Koalisasi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Sistem ini member “insentif” kepada calon dan pemilih untuk melakukan transaksi jual-beli suara, langsung ataupun tak langsung. Sistem yang juga disebut Sistem Pemilu Proporsional yang Berpusat pada Kandidat (PR with candidate-centred) ini berpijak bukan kompetisi antarpolpor, melainkan antarcalon dari partai yang sama di dapil yang sama (intra-party competition).  Ketatnya kompetensi justru membuka peluang korupsi, termasuk “membeli” suara pemilih, juga mereduksi idealogi menjadi pragmatisme.

Masih banyak isu yang dapat dibahas dalam proses perubahan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, seperti masalah pendanaan hingga penyelesaian sengketa pemilu. Gambaran utuh belum kita dapatkan hingga kini, kecuali berbagai pandangan variatif yang berkembang dari sejumlah pihak, yang bermanfaat sebagai referensi penentu kebijakan. Dalam menggulirkan perundang-undangan baru, pemerintah dan DPR dituntut segera mewujudkan gambaran itu. Parpol tentu sangat berkepentingan agar aturan main baru menguntungkan mereka. Itu wajar. Namun, kepentingan lebih besar harus tetap diutamakan. Pemilu serentak harus mengarah pada praktik demokrasi berkualitas dan memperkuat integrasi bangsa.

Artikel ke-8

Menghargai Merah Putih

            Menjelang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI seperti sekarang ini, ingatan masyarakat Indonesia biasanya akan lebih banyak diisi perebutan kemerdekaan, yang kemudian diprokmasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

            Walaupun telah berlangsung 71 tahun lalu, momentum peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan selalu member nuansa kebatinan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang seolah-olah membawa kembali ke masa-masa ketika para pemuda pejuang berkumpul di Jalan  Pegangsaan Timur No 56 Jakarta. Mereka memproklamasikan kemerdekaan Negara bernama Indonesia, dan mengibarkan bendera Merah Putih yang menjadi  salah satu symbol atau tanda sebuah Negara merdeka. Bendera Merah Putih dijahit tangan Ibu Fatmawati, dan dikibarkan secara patriotic oleh Latief Hendraningrat bersama Soehoed Sastro Koesoemo di kediaman Ir Soerkarno adalah symbol yang menandai lahirnya  sebuah negar yang merdeka setelah 350 tahun berada dalam cengkeraman kolonialisme. Semua yang hadir pada saat itu terlihat sangat emosional, campur aduk perasaan antara terharu dan bangga, karena telah berhasil mengibarkan symbol Negara sehingga dunia mengetahui bahwa sebuah Negara sehingga dunia mengetahui bahwa sebuah Negara bernama Indonesia telah lahir.

            Oleh karena itu, melalui momen peringatan 71 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus  2016, marilah sebagai anak bangsa kita mereformasi diri dengan cucuran darah dan air mata para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa. Bangkitkan kembali rasa nasionalisme.

Artikel ke-9

Ketika Guru Harus Berhadapan dengan Hukum

Oleh RETNO LISTYARTI

Belum selesai katerkejutan public terhadap para guru yang dikriminalkan orangtua siswa karena dinilai telah melakukan kekerasan terhadap anak mereka, kini kita dikejutkan oleh kasus Dasrul. Guru Arsiktur di SMK N 2 Makassar, Sulawesi Selatan, yang dianiaya orangtua murid karena diduga menampar anaknya. Baik Dasrul maupun orangtua siswa yang menganiaya kemudian saling membuat pelaporan ke polisi.

Banyaknya kasus guru yang “dikriminalkan” orangtua menunjukkan bahwa hubungan orangtua dan sekolah tidak harmonis. Ketidakharmonisan disekolah sulit diselesaikan secara damai. Mendekatkan orangtua dengan sekolah, orangtua sisawa mengkriminalkan guru seharusnya tidak terjadi andaikan hubungan di antara kedua orangtuanya berjalan baik dan harmonis.

Banyaknya isu strategis yang dapat dikembangkan menjadi terobosan bersama antarlembaga pemerrintah mengenai persoalan hukum yang dihadapi oleh para guru dan tenaga kependidikan. Setidaknya ada lembaga- lembaga itu yang dapat saling menguatkan, mengevalusi, dan membangun karakter pendidikan kita secara komprehensif. Sebutlah di antaranya Komnas HAM, KPAI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Asosiasi Profesi Guru, dan Kementrian Pendidikan, di mana public  sering  membenturkan antara aturan-aturan hukum yang dianggap tumpang tindih antar lembaga sehingga justru banyak merugikan berbagai pihak. Kita semua menginginkan terjadinya sinergitas dalam penegakan hukum pada dunia pendidikan.

Artikel ke-10

Hari Kemanusiaan Sedunia 2016

Oleh DOUGLAS BRODERICK

            Hari ini kita menyaksikan penderitaan manusia pada skala yang belum pernah terjadi sejak akhir Perang Dunia Kedua. Lebih dari 130 juta orang di seluruh dunia membutuhkan bantuan kemanusiaan. Jika dikumpulkan, mereka dapat membentuk Negara berpenduduk terdapat keseluruh di dunia. Dalam nuansa mengejutkan dan menyedihkan seperti inilah kita memperingati Hari  Kemanusiaan Dunia.

            Indonesia merupakan salah satu Negara yang paling rawan bencana di dunia. Dalam sepuluh tahun terakhir ada 11.274 kejadian bencana yang melanda negeri ini, dengan 193.240 korban dan Rp 420 triliun kerugian ekonomi selama periode yang sama. Setiap tahun ribuan orang  laki-laki dan perempuan pemberani dari masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pekerja masyarakat sipil tanpa telah membawa bantuan kemanusian penyelamatan jiwa kepada mereka yang membutuhkan, sering kali resiko fatal bagi diri mereka sendiri.

Di Indonesia, upaya penanganan bencana dilakukan dengan pendekatan “seluruh komponen masyarakat” baik pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, maupun mereka yang terdampak. Banyak pelajarari dan praktik terbaik yang dikembangkan.

PBB telah bekerja sama dengan Indonesia dalam masa-masa sulit dan siap mendukung kegiatan kemanusiaan untuk kemajuan negeri ini, termasuk dalam upaya bangsa untuk kemajuan negeri ini, termasuk dalam upaya bangsa untuk memberikan bantuan kapada masyarakat yang terkena dampak bencana dan krisis di dalam negeri dan di negeri lain.

Artikel ke-11

Demokrasi Mereka

Oleh BONI HARGENS

            Kenapa selalu ada “kita-mereka” dalam politik? Kalau Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah symbol pilihan rakyat, lantas siapa mereka yang bergabung dalam koalisi keluarga”? Demokrasi hanya mengenal “kita” dan “mereka” sudah biasa dalam politik. Pendekatan konflik biasanya membelah entitas social atas dikotomi “kita-mereka”.

            Pada paruh kedua abad ke-20, bersamaan dengan meluasnya gelombang demokratisasi Huntingtonian, pendekatan konflik mulai ditinggalkan dan digantikan pendekatan integrasi. Ada keyakinan di kalangan agensi soal dan politik bahwa kekitaan adalah syarat mutlak membangun komunitas bangsa dan dunia yang demokratis. Maka, membangun kekitaan adalah sebuah upaya sengaja yang menuntut kesadaran dari tiap komponen social dan politik.

            “Koalisi keluarga” yang dirancang untuk menghadapi Pilkada DKI 2017 adalah bagian daei praksis politik yang dalam padanya, keindonesiaan kita pun dipertaruhkan. Kalau koalisi ini dibentuk hanya untuk melumpuhkan Ahok, maka demokrasi ini tengah melawan rakyatnya sendiri. Meraih elektabilitas tertinggi dalam berbagai jajak pendapat independen membantu kita mengerti bahwa Ahok memang pilihan rakyat.

            “Rakyat” di sini bukan sekadar istilah dalam ensikopedia politik. Rakyat adalah entitas tunggal yang mengacu pada yang empunya kekuasaan (demos). Demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrsi rakyat. Maka, kalau ada yang berpolitik di luar kehendak kita sebagai rakyat, itu “demokrasi mereka” bukan demokrasi “kita”.

Artikel ke-12

Mukidi dalam Humor yang Adil dan Beradab

Oleh ARSWENDO ATMOWILOTO

            Mukidi menghilangkan batas antara dunia maya  nyata. Sosok lelaki yang diakui berasal dari Cilacap, atau Madura, atau mana saja ini, sebenarnya adalah tokoh fiktif yang disejajarkan dengan nama legen lain, seperti Wanokairun, Mandoblang, dan atau Abunawas. Namun, di media social sosoknya memiliki wujud.

            Bahkan, ada sarasilah, pohon asal-usul keluarga itu sampai lima generasi, baik yang laki-laki maupun perempuan berawalan nama Mu. Ada juga foto keluarga Mukidi dengan istri dan anak-anak, semua berwajah sama. Kini bahkan beredar pesan pendek dari Mega untuk PDI-P untuk mencalonkan Mukidi, dan bukan Ahok. Karena ternyata Mukidi lebih popular.

            Tentu saja puluhan, atau ratusan, humor dengan tokoh utama Mukidi sebagai dengan materi humor lama, atau klasik, atau yang dulu menggunakan nama bukan Mukidi. Mukidi berbeda nasib dengan dinosaurus yang punah. Mukidi memakai jurus manjing ajur ajer,mengikuti waktu yang tepat, dan mewujud dalam meme.

            Sesungguhnyalah Mukidi melalui medsos (media social) menemukan bentuk keberanian yang lucu, juga haru, tidak saru, dan tidak mengganggu. Ini yang disyukuri ketika cara kritis makin menipis atau berubah menjadi sangat kasar. Mukidi sosok yang bisa menampung itu: bahkan bisa dipertanyakan apakah dia dwiwarga Negara atau tidak, misalnya.

            Mukidi adalah… ah sudahlah. Mari bersenandung lagu “Bengawan Solo” karya Gesang. “Bengawan Solo” karya Gaseng. ” Bengawan Solo, riwayatmu kidii….”

Artikel ke-13

Dampak La Nina terhadap Pertanian

Oleh VIKTOR SIAGIAN

Musim kemarau sudah berjalan empat bulan, tetapi intensitas hujan cukup tinggi. Di pinggiran Kabupaten Bogor juga masih turun hujan dalam dua hari ini. Hal ini di sebabkan sedang ada fenomena alam La Nina.

Sesuai prediksiBdan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dari sejak akhir Februari-September 2016 akan terjadi fenomena alam La Nina. Kebalikan dari El Nino, La Nina adalah kondisi di mana suhu di Samudra Hindia Selatan menurun dan mengakibatkan hujan di sebagian wilayah Indonesia.

Bagi dunia pertanian, khususnya tanaman pangan, fenomena La Nina adalah hal yang menguntungkan. Apalagi bagi lahan sawah tandah hujan yang merupakan 40 persen dari luas total lahan sawah kita, seluas lebih kurang 12 juta ha. Curah hujan yang cukup tinggi tetapi tidak akan mengakibatkan banjir akan menambah luas tanam, yang berarti meningkatkan produksi. Tidak hanya pada tanaman padi, tetapi juga tanaman lain seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau: Hanya pada tanaman buah-buahan curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan gagal penyerbukan atau gagal pembentukan (buah menjadi rontok).

Harus ditinjau kembali Undang-undang tentang otonomi Daerah yang memberikan wewenang kepada kepala daerah/bupati untuk memberikan izin lokasi/prinsip untuk perubahan fungsi hutan (hutan produksi tetap atau terbatas) menjadi lahan perkebunan. Kita tidak perlu menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia kalau hutan kita sekarang menjadi habis.

Artikel ke-14

Ideologi Maritim

Oleh YONVITNER

            Perorma pembangunan maritime yang yang lambat tidak hanya karena gagal paham, tetapi juga tidak ada ideologi yang menjadi platform pembangunan Negara maritim Indonesia. Ideologi Negara maritime herus tumbuh sebagai sebuah kekuatan ekonomi, social, budaya, politik, dan tanpa energy yang memadai untuk maju. Keberadaan indonesia di jalur perdagangan dan pelintasan dunia antara timur dan barat, utara dan selatan, menjadi modal besar bagi bangsa ini untuk maju di banding maritimnya.     

            Potensi dan kekayaan yang besar tersebut hanya belum berdampak positif Indonesia. Negara kita masih dihadapkan pada kesuliatan ekonomi, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan ekonomi. Potensi sebnyak 40 juta lapangan kerja bagi penduduk Indonesia belum bisa ditumbuhkan.

            Namun, pemerintah terlihat masih ragu, terlihat embigu, dalam mengambil sikap membangun maritim untuk mengurangi proses pembangunan maritime. Padahal, kalau digali, kelemahan sebenarnya adalah tidak jelasnya ideology (platform) yang dibangun untuk mencapai output keuanagan terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya 6 di daratan. Potensinya diperkirakan mencapai 11,3 miliar barrel minyak bumi dengan cadangan gas bumi diperkirakan 101,7 triliun kaki kubik.

            Untuk menangkap peluang-peluang tersebut, sebagai bangsa maritime kita harus mengawali lompatan ide yang cmerlang. Ideology (pertahanan keamanan) maritime, ekonomi berbasis sumber daya laut, industry maritime harus tumbuh secara progresif.

Artikel ke-15

Solusi Mendasar Isu Daging Sapi

Oleh SISWONO YUDO HUSODO

Menjelang Idul Adha 2016, dengan banyaknya permintaan hewan kurban, harga sapi hidup antara Rp 55.000 dan Rp 60.000 per kilogram; sementara harga sapi hidup di Australia hanya Rp 24.000 per kilogram. Hara daging sapi ritel di pasar pernah mencapai Rp 150.000 per kilogram dan akhir-akhir ini sekitar Rp 120.000 per kilogram; sementara harga ritel daging sapi yang sekelas di Australia hanya sekitar Rp 50.000 per kilogram. Banyak pengamat mengatakan, harga daging sapi di Indonesia termahal di dunia.

Masalah mendasar dari mahalnya harga daging sapi di Indonesia adalah karena populasi sapi di Indonesia sangat kurang dibandingkan jumlah penduduknya dan reproduksinya (tingkat kelahiran sapi) sangat rendah. Sebagai perbandingan, penduduk Autralia sekitar 18 juta orang,  populasi sapinya  sekitar 30 juta ekor. Penduduk India 1,2 miliar orang, jumlah sapi dan kerbaunya sekitar 300 juta ekor. Pada tahun 2015, Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang, jumlah sapi dan kerbau hanya 16,7 juta ekor.

Tidak patut Indonesia dengan Hijauan Makanan Ternak (HMT) yang melimpah sepanjang tahun menjadi negara pengimpor daging. Penyelesaian masalah daging sapi ini tidak bisa berjangka pendek dan kita harus meletakkan dasar perbaikkan yang paling fundamental itu sen sekarang. Tanggung jawab moral setiap pemerintahan dan setiap generasi adalah menyerahkan negara-negara kepada pemerintahan  dan generasi berikutnya dalam keadaannya yang lebih baik dari sebelumnya.

Artikel ke-16

Pemimpin Berwatak Angin

            Oleh INDRA TRANGGONO

            Idealnya, pemimpin itu berwatak angin. Bukan sekedar menyejukkan dan member kenyamanan, melainkan juga mampu jadi pusat pendengaran dan penglihatan rakyat atas berbagai fenomena dan realitas itu kata kearifan Jawa dalm konsep hastabrata.

            Betapa pentingnya akurasi data dan fakta bagi presiden dalam mengelola kekuasaan, misalnya di dalam mengangkat seorang menteri. Salah pilih bisa fatal karena menteri adalah tangan panjang presiden untuk menjangkau keberhasilan demi kesejahteraan rakyat.

            Terkait kecermatan dan ketelitian dalam kinerja kepemimpinan, budaya Jawa memiliki konsep hastabrata (delapan watak kepemimpinan). Di satu di jelaskan bahwa pemimpin yang ideal memiliki delapan ciri yang disimbolkan dengan alam, yakni bumi (member kehidupan), samudra (lapang dada, kenerjarnihan pikiran), bulan (pencerah), matahari (energy, inspirasi) bintang (orientasi keteladanan), api (tegas, lugas), air (rendah hati), dan angin.

            Pemimpin harus jauh dari karakter serba gamang, ragu, dan penakut karena kekuasaan selalu menuntut ketegasan dan keberaniaan (watak api).

            Pertanyaan besarnya: beranikah para pemimpin di negeri ini menjadi ksatria konstitusi? Yakni sosok pemimpin berkapasitas pendekar yang memiliki watak keempuan dan kebrahmanaan dalam menerjemahan konstitusi ke dalam realitas kehidupan rakyat demi memenuhi hak-hak dasar public. Pemimpin macam ini pasti diapreasi dan dinilai wangun (pantas, layak, memenuhi standar nilai) oleh rakyat.    

Artikel ke-17

NEGARA PANCASILAIS

                                                Oleh: SALAHUDDIN WAHID

            Kita sering mendengar istilah Indonesia sebagai “Negara Pancasila”, yaitu negara yang berdasarkan pancasila. Selanjutnya, istilah pancasilais digunakan untuk menandai tokoh yang berperilaku dan kinerjanya sesuai dengan pancasila. Dengan demikian, apakah istilah negara pancasilais lalu tidak tepat?

            Menurut saya, istilah itu tidak salah. Yang pancasilais bukan hanya perseorangan, melainkan juga organisasi, termasuk negara. Negara pancasilais adalah negara yang menunjukkan prinsip pancasila dalam kebijakannya.

            Sila pertama adalah perpaduan antara keislaman dan keindonesiaan. Banyak negara di Timur Tengah belum bisa menyelesaikan hubungan keislaman dengan kebangsaan. Berdirinya Kmentrian Agama (Januari 1946) adalah proses memadukan keindonesiaan dengan keislaman. Kita mengalami banyak tantangan dan gangguan terhadap persatuan Indonesia. Dari PRRI dan permesta, DI/TII,PKI, hingga GAM dan OPM. Pemerintah orde baru lebih mengutamakan pendekatan keamanan dalam upaya menjaga persatuan Indonesia sehingga banyak terjadi pelanggaran HAM.

            Untuk sila pertama, menurut saya, sudah cukup baik. Untuk sila kedua, yang sudah cukup baik adalah dalam

Artikel ke-18

Ketidak Berdayaan Negara

Oleh SATRIO SUNANTRI BROJONEGORO

            Persoaalan utama yang harus dapat diatasi oleh Negara adalah memberdayakan rakyatnya sedemikian rupa sehingga mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri sejahtera. Hal ini sejalan dengan agenda ke enam dari Sembilan perioritas, pembangunan presiden Joko Widodo, yaitu meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersamabangsa-bangsa ASIA lainnya. Kata kunci dari agenda keenam itu adalah produktifitas rakyat dan daya saing di mana kedua hal berikut yang saat ini justru berada di titik nadir. Artinya, pada saat ini rakyat sangat tidak produktif dan tidak mempunyai daya saing sama sekali. Dimana letak permasalahan yang sebenarnya sehingga Negara mengalami ketidak berdayaan seperti ini.

            Para pembuat kebijakan pendidikan sering kali menyikapi hasil-hasil tes Internasional secara sekeptis, ada yang mengatakan tes tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, bahwa tes tersebut tidak cocok sengan kondisi dan kultur Indonesia yang beragam etnisnya dan luas sekali wilayahnya, bahwa sampling datanya tidak refresentatif dan sebagainya.

            Adapun hasil surve perihal soft-skill yang menonjol adalah sebagai berikut: 92 persen menyatakan bahwa para pekerja sangat lemah dalam membaca meskipun dalam bahasa Indonesia, 90 persen dalam menulis, 84 persen dalam hal etos kerja, 83 persen dalam kemampuan berkomunikasi, dan 82 persen dalam kemampuan bekerja dalam tim.

Artikel ke-19

Mentalitas Keragaman dan Toleransi

Oleh ZULY QODIR

            Indonesia bisa menjadi contoh bagi Negara-negara Timur Tengah dalam mengelola keragaman dan sikap toleran. Indonesia merupakan Negara dengan penduduk Islam terbesar, tetapi tidak mendakukan dirinya sebagai Negara Islam Indonesia yang bersifat toleran dan moderat.

            Sejumlah peristiwa pengeboman beberapa waktu ini, seperti di Amerika Serikat, Turki, Perancis, ataupun Belgia yang senantiasa melibatkan penduduk beragam Islam asal Timur Tengah menjadi salah satu batu sandungan aktivitas tolerani dan moderasi Islam di Timur Tengah. Oleh sebab itu, aktivitas toleransi dalam masyarakat yang beragam sebenarnya benar-benar bisa di harapkan datang dari Idonesia sebagaimana pernah dikatakan Abdullahi Ahmed An Naim (2015), ahli hukum Islam asal Sudan.

            Di sinilah tugas pendidik, ustaz, tokoh perempuan, dan pemuda menjadi pilar untuk membangun mentalitas keragaman dalam Negara yang memiliki kekuatan masyarakat sipil semacam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk mendukung berlangsungnya kehidupan keagamaan, social, dan politik yang stabil.

            Namun, itu semuanya akan terletak pada kita semua yang mengkehendekati adanya demokrasi yang lahir dari rahim bangsa sendiri. Demokrasi yang lahir dari rahim masyarakat sipil dan ormas keagamaan sebab berharap demokrasi yang sesungguhnya dari partai politik tampaknya jauh panggang dari api. Namun, nasib demokrasi yang sesungguhnya akan suram jika masyarakat sipil dan keagamaan sipil perilakunya tak jauh beda.

Artikel ke-20

Gagap Membaca Fakta

            Ada banyak fakta yang menunjukkan bahwa bangsa kita masih terpuruk, tetapi gagal kita baca. Fakta terbaru terlihat dari hasil penelitian hasil tes PIAAC atau Programme for the Internation Assessment of Adult Competencies (digunakan untuk melihat tingkat kecakapan orang dewasa) OECD.

            Di sana, hampir di semua jenis kompetensi yang diujikan, seperti literasi, numerasi, dan problem solving, kita selalu berada pada jurang paling dalam. Sebagaimana dikutip Victoria Vanggidae(Kompas,21/9), survey ini tidak dilakukan di Indonesia. Sebab, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

            Memang, dikatakan bahwa bantuan Rp 3,6 miliar itu bukan beasiswa, melainkan murni dari sisi kemanusiaan dengan besaran Rp 360 juta per orang. Sampai di titk ini, ide ini sangat baik, bahkan sangat baik. Apalagi kita bukan peratifikasi konvensi PBB untuk Pengungsi Tahun 1951 sehingga kita bisa menerima pengungsi, tetapi tidak berkewajiban memberikan hak atas pelayanan social, termasuk pendidikan. Hanya saja, kita harus sampai pada posisi bahwa saat ini kita nyatanya masih kacau-balau dengan fasilitas pendidikan.

            Kita bahkan belum samapai pada fakta lain bahwa di sejumlah tempat siswa sering kali menjadi “mesin kerja” dan “mesin uang”. Sepulang sekolah langsung ke sawah, ke ladang, berjualan, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Ini terjadi karena orangtua butuh tenaga untuk mencari uang. Nah, bayangkan kalau sekolah akan seharian, dari mana lagi orangtua akan mendapatkan uang tambahan untuk menyekolahkan anak.

Artikel ke-21

Pancasila Cita-cita Indonesia

            Orde baru merayakan kesaktian pancasila yang tak tergantikan oleh ideologi komunisme. Mistifikasi Pancasila analog dengan kuasa gaib yang menyelamatkan Indonesia dari menjadi negara komunis. Itulah Pancasila sebagai dasar statis tak tergoyahkan, di atasnnya berdiri bangunan negara Indonesia.

            Bung Karno dalam kursus tentang Pancasila (1958) memakai metafora meja statis, “yang dapat mempersatukan segenap elemen bangsa ... dan negara “. Pancasila digali dari dalam masyarakat jiwa masyarakat Indonesia sendiri, sedangkan komunisme merupakan elemen asing. Memebaca panasila sebagai sesuatu yang dipertahankan dan dibela membuat kita abai dengan implementasinya dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

            Ketika Pancasila dibenturkan dengan ideologi komunisme, pengarus-utamaan sila Ketuhanan, yang kebetulan urutanya pertama pada pembukaan UUD 1945. Tanpa disengaja, sila-sila lain menjadi kurang utama. Agama dianggap obat mujarab (panasea) yang dapat menyelesaikan semua masalah, mulai dari karakter sampai perekonomian bangsa.

            Sesudah merdeka lebih dari tujuh dekade, apakah arah berbangsa dan bernegara Indonesia semakin mendekatkan rakyat kepada cita-cita Pancasila? Ada capaian tetapi masih banyak belum tercapai. Bung Karno menegaskan bahwa kemedekaan Indonesia hanya “Jembatan emas” “ untuk mengantar rakyat indonesia tiba di alam “ kita memerdekakan rakyat  kita... kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat...”.

            Apabila kebijakan negara dan laku penyelenggara negara bertentangan dengan Pancasila, praktik kehidupan berbangsa dan bernegara juga akan tidak pancasilais.

YONKY  KARMAN

Pengaja di Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jakarta

Artikel ke-22

Menjajaki Kerja Sama Kereta Api Indonesi-Rusia

Oleh OV BELOZYOROV

            Saat ini Indonesia masih merupakan pusat perekonomian terbesar di Asia Tenggara dengan tingkat. Sumbangan paling signifikan dalm pertumbuhan itu berasal dari industry berat, industry pembangunan.

            Ada kargo produk industry itu dalam skala besar yang perlu di angkut. Kereta apilah yang  paling tepat karena cepat, hemat dan ramah lingkungan.

Sebagai eujud pengukuhan dan peningkatan kerja sama Rusia –Indonesia , tahap pertama yang akan kita realisasikan adalah proyek pengembangan infrastruktur transportasi di Pulau Kalimantan dengan tujuan membangun infrastruktur tranportasi yang efesien.

            Selain perancangan dan pengembangan intranstruktur perkeretaapian, dalam kerja sama Indonesia-Rusia juga disepakati kerja sama dalam pelatihan staf preposional dengan melibatkan perguruan tinggi di Rusia.perusahaan desain PT Kereta Api Borneo cendrung lebih menginginkan memperkerjakan staf lokal, termasuk ahli teknis. Untuk itu, di sepakati program kerja sama antara Provinsi Kalimantan Timur, perusahaan desain PT Kereta Api Borneo, dan perguruan tinggi Rusia.

            Pemerintah Rusia yang mendukung prakarsa ini sejak tahun 2014 memberikan 50 tempat dalam satu tahun untuk belajar di universitas kereta api di Rusia kepada para mahasiswa Indonesia. Program ini dibiayai dari dana anggaran Pemerintah Rusia. Saat ini, tercatat sudah ada 100 mahasiswa dari Kalimantan yang kuliah di Rusia dan 50 orang lagi direncanakan akan tiba di Rusia pada Oktober tahun ini.

Artikel ke-23

Pengendali Risiko Koruptor di TNI

Oleh DEDI HARYADI

            Komite Pemberantas Korupsi enggan. Presiden sebagai panglima TNI tertinggi juga enggan. Keengganan KPK mengungkapkan dan mengadili korupsi di tubuh TNI dapat di lihat dalam tulisan saya di harian ini, “Pemberantas Korupsi di tubuhTNI dapat dilihat dalam tulisan saya di harian ini, “pemberantasan Korupsi dan Penegakan Supremasi Sipil” (Kompas,2/8)

            Sementara keengganan Presiden Joko Widodo mengendalikan risiko korupsi di dalam Instiruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang baru saja keluar. Dalam inpres tersebut saja keluar. Dalam inpres tersebut sama sekali tidak ada aksi bagaimana mencegah dan memberantas korupsi di tubuh TNI.

            Hikmah apa yang kita dapat dari realitas politik seba enggan ini? Pertama, lenskapsosial politik yang demokratis dan masyarakat sipil yang kuat dan efektif tersebut sesungguhnya belum sepenuhnya terwujud. Kedua, karena itu, upaya membangun demokrasi dan masyarakat sipil yang kuat dan efektif harus dilanjutkan dan di perdalam.

            Komponen utama dan paling penting dari semua jenis control tersebut adalah adanya politisi, aktivis, wrga, dan jurnalis yangknowledgeable, berintegritas tinggi, independen, dan militant. Kita harus memproduksi orang-orang seperti itu. Kalau aktivitas mungkin seperti almarhum Munir.

            Tidak kalah penting, secara internal, kita perlu mendorong dan menumbuhkan prajurit-prajurit yang punya roh dan semangat anti korupsi yang kuat. Selain piawai tempur, mereka juga dapat memerangi korupsi di tubuhnya.

Artikel ke-24

Perombakan Pendidikan dan Sekolah Gratis

Oleh Y NUGROHO WIDIYANTO

“Perlu ada perombakan besar-besaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, “demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo, Rabu (5/10).

            Jagat perpolitikan dan pendidikan Indonesia geger pada awal 2000-an saat Bupati Jembrana Gede Winasa meluncurkan program sekolah gratis. Tindakan populis yang out of the box ini menjadi buah bibir di semua kalangan dan memberikan keuntungan politik kepadanya untuk menjabat dua priode. Akibatnya, langkah itu sudah di ikuti sebagian besar calon dan pertahanan pimpinan daerah lain. Setelah lebih dari 15 tahun program populasi ini menjadi “standar” kampanye sehingga sering kali sudah kehilangan magnetnya, ada beberapa hal penting kalau di kaji ulang. Kalau kita mengacu kepada pendidikan gratis di Negara-negara kesejahteraan.

            Alternatif kedua sekolah gratis tetap diberikan kepada sekolah negeri seperti saat ini tetapi sekolah negeri seperti saat ini tetapi sekolah negeri harus memberikan sebagian besar kursinya (70 persen) bagi anak-anak dari keluarga miskin, sementara sisanya dipakai oleh anak-anak berperestasi. Baik anak yang bersekolah di negeri karena factor social ekonomi keluarga  (equity) maupun karena prestasi (quality) diharapkan mendapatkan fasilitas gratis seperti di Negara-negara kesejahteraan. Dengan demikian, sekolah negeri tetap bisa menjadi model atau contoh sekolah berkualitas bagi sekolah swasta, tetapi dana subsidi tepat sasaran karena diberikan kepada kelompok marjinal dan kelompok siswa berperestasi.

Artikel ke-25

Pilkada Rasional Jakarta

Oleh EDUARDUS LEMANTO

            Masyarakat Jakarta umumnya memasuki reasoning public; public yang menalar. Seiring dengan itu, pilihan politik mereka pun condrong rasional: memilih karena mereka paham, khas “masyarakat memahami” (understanding society). Pilihan mereka bebas dan independen. Selain itu, tidak ditentukan citra politik yang dibangun, baik oleh media maupun partai-partai politik.

            Artinya, politik tradisionalyang bercirikan believing spciety; “kehilangan panggung. Karena itu, panggung Pilkada DKI mendatang hampir pasti diisi kompetisi mutu calon-calon ketimbang bangun citra, kemasan parpol-parpol atau media-media yang mencoba menggelindik opini public.

Pilkada DKI mendatang adalah taruhan; menuju kota yang sehat atau yang sakit, yamg melinatkan para calon, parpol-parpol, dan masyarakat memiliki kesehatan nalar dan menta.l Disebut kota sehat jika di pimpin, kata Platon, oleh ho sophos.

            Namun, kota yang sehat juga ditentukan pilihan masyarakat. Pilihan rasional, independen, dan bermutu akan penentuan kualitas Pilkada DKI Jakarta yang sudah di depan mata. Pilihan bermutu berfondasi pada akal sehat. Ia terbebas dari isu SARA dan sejumlah kepentingan kelompok sembit.

            Akhirnya, perpol hanya akan berperan besar, berpengaruh, efektif, dan efisien jika mampu menyingkirkan strategi-strategi kuno dan tradisional yang bertendensi destruktif dan memecah belah. Politik DKI Jakarta tengah menuju cililized politics-politik yang beradab, dan janganlah kita membuatnya tidak beradab.

Artikel ke-26

Membela Hak Peladang Berpindah

Oleh IWAN MEULIA PIROUS

            Sistem pertanian  lading berpindah termasuk aktivitas tani tertua di duinia. Praktik terbesar terjadi di kawasan Asia Tenggara, seperti di Filipina, Vietnam, Sarawak (Malaysia), Kalimantan (Indonesia), dan Thailand. Perdagangan berpindah adalah strategi yang fungsional, efektif, dan cocok bagi karakter masyarakat kawasan hutan di Asia Tenggara.

            Perdagangan berpindah dianggap terbelakang, bahkan oleh kalangan akademik. Dari perspektif ekonomi, lading berpindah di anggap tak efisien. Hasilnya terlalu sedikit disbanding dengan luas lahan yang digunakan.

            Praktik perladangan berpindah sering disebut dengan istilah “merendahkan”, yaitu slash and burn agriculture, karena ada kata menebang dan membakar untuk menyediakan lahan yang siap tanam. Terminology ini asosiatif dengan kebakaran hutan.

            Padahal, jika dipahami secara mendalam, pembakaran hanya satu tahap singkat dari konversi lahan dari sekian fase yang harus dilalui, seperti menebas, membakar, menugal, menyiang, memanen, dan berpindah ke lahan baru.

            Perdagangan berpindah seharusnya dianggap sebagai eksperesi kebudayaan khas Indonesia dalam mewujud ketahanan pandangan mandiri. Hal itu termasuk resistensi terhadap krisis ekonomi global.

            Kawasan lading berpindah jinni dipengaruhi papan larangan membakar dengan ancaman dengan Rp 500 juta. Mereka tetap membakar dan berkejaran dengan petugas. Warga desa pinggir hutan memang sudah diberikan hak kelola atas hutan desa jika hak untuk melakukan aktivitas tradisionalnya dibunuh?

Artikel ke-27

Politik Kebangsaan Gerakan Mahasiswa

Oleh HALILI

Dalam satu decade terakhir, kesadaran public kerapdilambungkan dengan mimpi Indonesia Emas 2045. Dinyatakan, pada usia seabad republic itu kita akan memanen buah dari musim yang sedang berpihak pada kata: bonus demografi.

Dalam konteks itu, kita harus merefleksikan gerakan mahasiswa di kampus-kampus. Mereka merupakan lascar Indonesia muda yang sangat kita harapkan. Sayangnya, secara eksternal mereka dihadapkan pada situasi bangsa yang berada ancaman penjajahan modern yang massif dan mulai merusak dalam detak jantung kehidupan berbangsa dan bernegara. Patut dicatat, konolianisme baru akan bagi kita secara makro, bangsa besar hampir selalu berpijak pada tiga modal; modal ekonomi, modal social, dan modal manusia.

Secara internal, gerakan mahasiswa mengalami persoalannya sendiri. Dari pengalaman mendampingi, pengamatan, dan kontemplasi yang menulis lakukan, secara inward looking banyak persoalan yang dihadapi gerakan mahasiswa.

Melihat dua tantangan tersebut, eksternal dan internal, gerakan mahasiswa harus dilakukan revitalisasi melalui dua langkah utama. Pertama, battle of values (pertarungan  nilai). Kedalam, mahasiswa harus mendefinisakan ulang identitas dirinya. Kedua, reaktualisasi gerakan mahasiswa. Mereka harus menata ulang keberpihakannya, pada kepentingan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Akhirnya, gerakan mahasiswa disini kini harus meneguhkan relevansinya. Mereka mereka mesti berkontribusi bagi liberasi bangsa. Gerakan social mereka harus menjadikan bagian dari gerakan kolektif untuk tegaknya harkat dan martabat bangsa.

Artikel ke-28

Pembangunan Gizi

Oleh NILA F MOELOEK

Ketika berkunjung ke sejumlah daerah untuk memantau kesehatan masyarakat, Presiden Joko Widodo menemukan kondisi kesehatan masyarakat yang masih berfluktuasi.

Dalam hal ini, nutrisi memang peran sentral dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih sehat dan sejahtera. Nutrisi menjamin tumbuh kembang yang akhirnya bermanfaat kesehatan dan ekonomi. Tumbuh kembang anak menjadi lebih sehat.

Keberhasilan dalam implementasi pembangunan kesehatan nasional sangat bertumpu pada bagaimana kita memberikan perhatian pada nutrisi dalam keluarga, terutama pada anak-anak dalam masa tumbuh kembang.

Ibu hamil yang tidak cukup gizi akan melahirkan bayi dengan berat badan rendah hingga beresiko terkena penyakit-penyakit yang mengancam kelangsungan hidup anak. Para gadis yang kekurangan gizi beresiko tidak mampu mengandung dan melahirkan anak yang sehat. Kekurangan gizi menciptakan lingkaran jahat karena akan menghambat tumbuh kembang anak hingga dewasa.        

Gerakan 1000 HPK ini bertolak pada pemikiran bahwa periode terpenting dalam kehidupan, yang mencakup 270 hari dalam kandungan dan 730 hari setelah kelahiran. Masalah gizi selama periode tersebut akan memengaruhi tumbuh kembang anak, mengakibatkan kondisi kerdil, kurus kering, ataupun obesitas, dan pada gilirannya memperburuk kualitas hidup saat dewasa.           

            Salah satu focus germas adalah pemenuhan kebutuhan gizi melalui konsumsi sayur dan buah sebagai landasan mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat.                    

Artikel ke-29

Kebijakan Hukum Nirdata

Oleh SULISTYOWATI IRIANTO

            Saat ini ilmu pengetahuan menghela berbagai kemajuan umat manusia di dunia. Tak ada satu kebijakan pemerintah (dan industry)pun diambil tanpa rekomendasi hasil penelitian.

            Penelitian yang diacu adalah yang kualitas data dan prosesnya teruji, karena dipertanggungjawabkan bagi kepentingan public. Di Negara yang pemerintahnya bertata kelola, menghargai ilmu pengetahuan dan nalar, peran ilmu pengetahuan tidak dipertanyakan lagi. Suatu kebijakan, sungguhpun begitu mulia tujuannya, tak bisa hanya didasarkan pada intuisi atau rekaan penguasa. Kelemahan kita adalah ketiadaan data dasar di banyak bidang; sebagai acuan penting berbagai pengambilan keputusan.

            Seberapa jauh data dan hasil penelitian digunakan sebagai acuan adalah juga dalam proses perumusan produk hukum. Ada berbagai instrument hukum yang mensyaratkan naskah akademik, hasil penelitian andal, bagi pembuatan produk hukum. Namun, sudah menjadi rahasia umum naskah akademik dibuat hanya sekedar memenuhi syarat administrative. Bahkan naskah akademik baru dibuat setelah proses perumusan hukum berlangsung. Itu pun tidak dipertanyakan lagi kualitas dari penelitiannya.

            Kenyataan dia atas menunjukkan, ilmu penegetahuan harus menjadi soko guru bagi segala upaya pemajuan bangsa. Kecerdasaan intelektual dan nurani, sikap kritikal, harus melandasi setiap proses perumusan kebijakan yang rasional. Kebijakan atas dasar emosi sesaat, populasi, terlalu beresiko dan tak bermaslahat bagi masyarakat; yang sedang belajar berdemokrasi.

Artikel ke-30

Malapetaka di Universitas

Oleh SYAMSUL RIZAL

            Apakah tugas universitas atau perguruan tinggi? Tugasnya sudah jelas: melaksanakan Tridharma PT adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

            Tugas ini tentu saja tugas yang sangat mulia karena memiliki berbagai tujuan sekaligus: menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, menjaga lingkungan, serta mencari kebenaran secara hakiki. Tugas mulia ini hanya mungkin dilaksanakan di universitas dan bukan di tempat lain.

            Dengan kewajiban yang sangat mulia, yaitu untuk melaksanakan Tridharma PT, sebenarnya sangat membanggakan juga apabila seseorang yang hebat di PT berlomba mati-matian untuk menjadi rector, yaitu untuk memimpin PT-nya mengeksekusi Tridharma PT. Namun, yang jadi masalah dan pertanyaan kita semua, kalau hanya ingin menjalankan tugas mulia tersebut, untuk apa sampai harus memakai cara-cara yang kotor dengan cara menyuap?

            Dalam PT, Semua kerja bersama-sama: dalam tim mengajar, meneliti, dan dalam melakukan pengabdian para masyarakat. Pemilihan rector, dekan, dan seterusnya yang berlangsung sangat merugikan PT harus dijaga semangat kebersamaan dan kekeluargaannya. Kalau sampai elemen-elemen ini terbelah, yang rugi kita semuanya.

            Seharusnya kasus-kasus yang melanda universitas kita selama ini sudah cukup jadi pembelajaran untuk mencopot KPA dari setiap rector di seluruh Indonesia, biarlah urusan keuangan di PT diurus oleh para professional yang mengerti tentang hal tersebut.

Artikel ke-31

Jalan Ekonomi Presiden Jokowi

Oleh A TONY PRASETIANTONO

            Dua tahun silam, ketika Presiden Joko Widodo memulai tugasnya pada 20 Oktober, lalu membentuk cabinet 27 Oktober 2014, saya berpikir betapa “beruntungnya” dirinya. Banyangkan, pada pemerintahan sebelumnya, perekonomian Indonesia begitu terpukul oleh harga minyak yang menggila hingga di atas 100 dollar AS perbarrel. Konsekuensinya, anggaran pemerintahan mengalami tekanan hebat.

            Pemerintah haru menganggarkan Rp 350 triliun hanya untuk subsidi energy, yang terdiri dari subsidi BBM Rp 250 triliun ditambah subsidi listrik Rp 100 triliun. Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak berani mengambil resiko menurunkan subsidi. Dia memilih membiarkan APBN terkoyak.

            Salah satu obsesi besar Presiden Jokowi adalah menurunkan suku bunga bank. Fakta menunjukkan bahwa suku bunga bank di Indonesia-baik suku bunga deposito maupun kredit-merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Karena itu, jika ingin bersaing dalam konteks masyarakat Ekonomi Eropa (MEA), suku bunga juga harus diturunkan. Karena itu, berbagai inisiatif dilakukan untuk menuju ke suku bunga rendah.

Biasanya, inisiatif ini akan mengundang resistensi yang tidak kecil. Hanya dengan gaya kepemimoinan yang kuat, baik oleh Menteri BUMN dan bahkan oleh Presiden Jokowi, hal ini bisa dilakukan. Saat ini pemerintah tengah memprosesnpembentukan holding company di sector energy, yang melibatkan Pertamina dan PGN. DI kemudian hari, hal in bisa diterapkan di industry perbankan.     

Artikel ke-32

Pilkada dan Defisit Imajinasi

Oleh ASEP SALAHUDIN

            Salah satu tema yang tidak pernah selesai dipercakapkan adalah agama.

Diperbincangkan terbentang mulai dari yang bersemangat menampilkan sisi ideologis, epistemologis, mistis, sampai yang beraroma, mistis, sampai yang beraroma politis. Bahkan, dalam konteks keindonesia ketika salah satu yang menyita perhatian adalah isu agama sebelum pada akhirnya ditemukan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagi bagian Pancasila yang kemudian disepakati semua pihak.

Bagi saya, rumusan itu melambangkan agama yang ikut berpartisipasi di ruang public di satu sisi lain bagaimana para bapak pendiri bangsa.

            Hanya pada periode ini jabatan kapolda dan gubernur harus diperiksa agamanya. Ruang public dibajak kaum puritan untuk mendesakkan keinginan politik dan agamanya yang telah ditafsirkan secara sepihak dan cendrung serampangan.

            Kalau pada masa Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia (PPKI) dan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) kita temukan perdebatan menggetarkan ketika mendiskusikan agama dan Negara.

            Tiba-tiba momentum pemilihan kepala daerah yang semestinya jadi arena penawaran visi, misi dan program yang bisa menyejahterakan segenap warga tanpa melihat asal usulnya, justru jadi ajang panas memperdebatkan ayat-ayat kitab Suci.

            Politik bergeser dari upaya agung perwujudancitizenshippolitics ke arah politik partisisan religion/ethnic-based politics. Agama telah pudar wajah kritisnya, dan yang mencuat ke ruang public adalah jubah dogmatisnya.

 Artikel ke-33

Gizi Pembangunan

Oleh BAYU KRISNAMURTHI

            Gizi pembangunan. Itulah judul buku diluncurkan beberapa hari lalu di Jakarta, berisi kumpulan tulisan Soekirman, guru besar emeritus IPB, seorang pejuang gizi yang telah berkiprah lebih dari 50 tahun.

            Gizi pembangunan merupakan sebuah penegasan bahwa gizi yang baik dan cukup merupakan persyarat kemajuan bangsa. Membahas kembali pengaruh status gizi masyarkat bagi pembangunan saat ini menjadi relevan paling tidak karena dua alasan.

            Masalah gizi serius yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masalah gizi ganda: di satu sisi masih cukup besar anggota masyarakat yang yang mengalami masalah kekurangan gizi atau gizi buruk, tetapi di sisi lain juga cukup banyak anggota masyarakat yang “kebanyakan gizi” atau kelebihan berat badan dan obesitas. Soekirman telah menyatakan hal itu sejak 1991 dan terbukti mulai timbul sejak tahun 2000-an. Kedua masalah itu membuat penderitanya rata-rata membutuhkan biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi, berhubungan dengan daya saing dan pendapatan dalam pekerjaan yang lebih rendah, serta berbagai masalah social ekonomi lain.

            Berdayakan lembaga pemberdayaan masyarakat seperti posdaya, posyandu, atau berberbagai bagian dari usaha peningkatan gizi masyarakat. Gunakan pendekatan baru dengan media social untuk melibatkan lebih banyak anggota masyarakat lagi dalam gerakan ini.

            Soekirman menyatakan “kekurangan gizi adalah bentuk kelaparan tidak kentara”. Sebuah peringatan dan pelajaran agar kita tak boleh membiarkan hal itu terjadi.

Artikel ke-34

Hillary dan ParadoksPolitik Perempuan

Oleh ARYA BUDI

            Hasil pemilu presiden AS 8 November 2016 menunjukkan paradox dalam kacamata public internasional, khususnya public Indonesia.

            Tentu ada banyak analisis yang bisa menjelaskan kemenangan Donald Trump dankekalahan Hillary Clinton: naiknya pemilihan konservatif. Kekalahan Hillary menampilkan pasel dalam tataan demokrasi liberal AS dan demokrasi electoral di dunia dalam hal politik perempuan.

            Hasil pemilu AS 2016 bahkan tertinggal dari Negara demokrasi electoral baru. Tak sedikit jika kita mendaftar munculnya perempuan sebagai orang nomor satu di Negara-negara Asia. Secara teoretik, deratan pemimpin perempuan di Negara-negara demokrasi baru di Asia lebih membuktikan bahwa pemilu salah satu sistem paling efektif untuk meletakkan siapapun.

            Ada dua pelajaran penting dari bangkitnya politik perempuan di Asia. Pertama, politik perempuan bangitjustru karena keperempuanan. Mereka diuntungkan justru oleh streotip jender yang ada di masyarakat. Kedua, para pemimpin perempuan ini lahir dari sebuah adapigum vox populi vox Dei yang mewujudkan dalam one man one vot.

            Terlepas dari fitur-fitur dinastik, kekalahannya merupakan sebuah paradox besar untuk sebuah Negara yang menjunjng egalitarianism dan kekesetaraan anatar laki-laki dan perempuan. Ketika kepemimpinan perempuan justru lahir di Negara-negara Asia yang cendrung memiliki tradisi patriarki kuat . ketika peilihan perempuan di negaranya justru memilih kandidat yang melecehkan dan merendahkan perempuan

Artikel ke-36

Intan dan Sejarah Bocah

Oleh HERI PRIYANTMOKO

            Bocah kecil bernama Intan Olivia br Bnjarnahor (2,5) itu akhirnya terbang ke surge. Ia dengan Anita Sitohang  (2), Trinita Hutahaean  (4), dan Alvaro Sinaga  (4) menjadi korban ledakan bom di Gereja Oikumene, Samarinda, 13 November lalu.

            Sungguh keji aksi pengeboman tempat ibadah jemaat HKBP yang merenggut nyawanya anak dan menyebabkan luka cukup serius itu. Btapa rasa kamanungsan telah longgor dari hati pelaku, rasa welas asih tak menyelinap dalam dirinya. Nafsu membunuh bengis kejam melumuri mereka.

            Dari kacamata anak, penunjukan mereka untuk berpartisipai dalam kegiatan formal kerajaan ini dimaknai sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan eksistensi diri. Penghargaan dan pengakuan inilah yang disenangi dan didamba seorang anak, terlepas dari kepentingan politis kerajaan untuk membuktikan atau pamer kepada pihak luar akan kesetiaan dan kepatuhan kawula Mangkunegara, tanpa kecuali rombongan anak-anak.    

            Menyitir pernyataan budayawan Shunta, tepa slira merupakan jaringan rasa yang dapat menajamkan empeti akan penderitaan orang lain. Dengan tepa slira, orang akan tolong menolong dalam menghadapi krisis. Setiap orang tahu, hubungan baik dengan orang lain bergantung pada kadar empeti kita. Empeti terhadap masalah orang lain, kesulitannya, penderitaan, dan keterbatasannya. Ya, bibit-bibit teroris subur karena kita abai pada penambahan benih tepa slira dan rasa kemanungsan sedari dini.

Artikel ke-37

Menyelamatkan Generasi Emas Indonesia

Oleh EMIL SALIM

            Di tengah kesulitan usaha ekonomi sekarang, usaha bisnis rokok mencatat keuntungan besar.

            Hasil laporan keuntungan perusahaan rokok Djarum mencatat, kuartal III-2016 perttumbuhan laba sebesar 13,16 persen, sedangkan perusahaan rokok Gudang Garam meraih laba 12,06 persen. Para pengamat memperkirakan emiten rokok masih bisa membukukan keuntungan hingga akhir tahun 2016 sebesar 7 persen.

            Perkembangan industry rokok semakin dipacu oleh kebijakan mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin pada Agustus 2015 yang menetapkan “Peta Jalan Industri Rokok 2015-2020” dari 398,6 militer batang rokok (2020). Dari jumlah ini, hanya 0,15 persin adalah sigaret kretek tangan (SKT) yang padat karya.

            Selebihnya adalah sigaret mesin. Sebesar 50 persen adalah sigaret kretek masin mild yang  naik 100 persen menjadi 306,2 miliar di tahun 2020 dengan kadar nikotin ringan (mild) yang digemari perokok usia muda. Hasil laporan keuntungan perusahaan rokok Djarum mencatat, kuartal III-2016 perttumbuhan laba sebesar 13,16 persen, sedangkan perusahaan rokok Gudang Garam meraih laba 12,06 persen.

Para pengamat memperkirakan emiten rokok masih bisa membukukan keuntungan hingga akhir tahun 2016 sebesar 7 persen